Ribuan warga korban pergerakan tanah dan longsor di Cianjur bagian Selatan tahun 2024 lalu, hingga hari ini masih mengungsi tanpa adanya kepastian. Karna Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Cianjur, masih belum melakukan pemulihan maupun relokasi.
Tujuh bilan terakhir pasca bencana November 2024 lalu, masih mengungsi di tenda-tenda darurat, dan entah sampai kapan masyarakat menanti dalam ketidak pastian.
Masyarakat korban pergerakan tanah dan longsor, mendesak Pemkab Cianjur segera menyalurkan anggaran relokasi dan sewa.
Menurut anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Gerindra, Angga Linoseva menyatakan bahwa masyarakat korban longsor 2024, terus mempertanyakan terkait realisasi bantuan yang dijanjikan pemerintah.
“ Mereka telah terlalu lama menunggu, proses pembangunan rumah dan relokasi berjalan sangat lambat,” kata Angga ketika ditemui di gedung DPRD Cianjur. Kamis 12/06/2025.
Politisi Partai Gerindra dari Dapil IV ini mengaku telah mendorong dinas terkait untuk mempercepat verifikasi data. Bahkan Angga berjanji akan
Ia juga mengalokasikan dana aspirasi tahun 2026 untuk membangun infrastruktur di Kecamatan Kadupandak, di wilayah terdampak paling parah.
Sementara itu, Kepala BPBD Cianjur, Drs. Asep Kusmana Wijaya, M.Si mengakui keterlambatan pemulihan, baik pembangunan rumah maupun relokasi. Karena adanya perubahan mekanisme pendataan.
“ BNPB meminta proses satu tahap berbasis KK dan NIK, tidak dua tahap seperti rencana awal,” ujarnya.
Kata Asep, pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Disperkim ) Kabupaten Cianjur.
“ Meski demikian, kami selalu memantau progresnya. Namun prosesnya masih berada di bagian hukum Setda Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.
Subur.