Bandung, Masyarakat khususnya orang tua siswa setiap tahun ajaran baru selalu di buat cemas, bagaimana tidak penerimaan siswa- siswi baru selalu menimbulkan masalah dan polemik.
Untuk tahun 2025 ini SPMB Menggunakan 3 jalur yakni, Domisili dan Afirmasi kedua prestasi, serta mutasi
Untuk tahap pertama yakni Domisili kalau dilihat dengan tahun sebelumny yang menggunakan sistem zonasi tentu ada perbedaan, kalau zonasi hanya berdasarkan jarak rumah dengan sekolah, kalau sistem domisili menggunakan 3 kategori yaitu berdasarkan jarak rumah, nilai raport dan usia, sedangkan afirmasi harus siswa yang masuk DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Terkait siswa yang atau keluarga yang belum atau tidak masuk DTKS sedangkan mereka adalah benar- benar warga miskin tentu tidak akan di terima, sedangkan DTKS sendiri masih belum clear masih carut marut, tidak semua mereka yang masuk data DTKS itu orang mskin, lalu bagaimana ini akan ada keadilan dalam dunia pendidikan, sedangkan pendidikan adalah hak dan layanan dasar bagi rakyat Indonesia.
Pemerhati Pendidikan yang juga Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis Jawa Barat, Edi Sutiyo, S.H menegaskan paling utama adalah semua warga negara berhak atas pelayanan pendidikan, Jumat ( 13/ 06/2025). Itu hak dasar kewajiban negara yang tertuang dalam amanat konstitusi berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum di Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 bahwa ' Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" jadi langkah utama adalah pemeritah daerah harus menambah atau membangun gedung sekolah baru, minimal untuk satu kecamatan ada satu SMA dan SMK negeri, bahkan untuk daerah dengan jumlah penduduk yang banyak, harus ada SMA / SMK lebih dari satu, kita ambil contoh, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dengan jumlah populasi penduduk yang banyak, hanya memiliki satu SMA negeri sedangkan SMK Negeri belum ada, ini yang menjadi persoalan dan langkah strategis membangun sekolah baru," ujarnya.
Langkah Gubernur Jawa Barat KDM Yang akan membangun sekolah - sekolah baru ini hal yang positif jangan hanya wacana, segera wujudkan sehingga nanti untuk SPMB tahun 2026 semua siswa dapat tertampung di sekolah negeri," tutur Edi Sutiyo yang juga merupakan Ketum SIMPE Nasional.
Edi menambahkan jangan lagi anggaran pendidikan lebih banyak di gunakan untuk pos anggaran yang sifatnya tidak memberi solusi terkait persoalan dasar dalam dunia pendidikan yakni, kurang terpenuhinya sarana dan prasarana berupa Gedung pendidikan yang masih minim, tiga layanan dasar ini menjadi tugas berat pemimpin karena kalau pendidikan, kesehatan, ekonomi ini terpenuhi dengan baik tentu rakyat akan tenang," pungkasya.
Editor Yayat wtp