Sumedang – Minggu, 24 Agustus 2025
Bertempat di GOR Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian, S.H., M.H., M.Tr.IP., menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Kehadiran legislator ini disambut antusias oleh masyarakat, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, hingga pelaku UMKM.
Reses menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari perbaikan jalan desa, penyediaan air bersih, program rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga insentif bagi LPM dan Linmas. Aspirasi-aspirasi tersebut diterima langsung oleh Sonia dengan penuh perhatian.
Dalam penyampaiannya, Sonia Sugian menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian penting dari kerja seorang wakil rakyat.
“Bagi saya, reses adalah sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu. Inilah saat di mana saya bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Aspirasi yang masuk mulai dari infrastruktur, air bersih, rutilahu, hingga insentif LPM dan Linmas akan menjadi perhatian serius kami,” ungkap Sonia.
Lebih lanjut, Sonia menjelaskan bahwa aspirasi yang ditampung selama reses akan diperjuangkan di DPRD Sumedang.
“Kami berharap semua aspirasi ini tidak hanya berhenti di catatan, tetapi dapat diwujudkan melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat. Dengan begitu, kinerja DPRD dapat terlihat nyata dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di dapil masing-masing,” tambahnya.
Turut mendampingi dalam acara tersebut, Kepala Desa Haurngombong, Dadang, S.Pd., yang menyampaikan apresiasinya.
Acara berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Warga dengan terbuka menyampaikan usulan mereka, sementara Sonia menampung satu per satu masukan tersebut. Kehadiran wakil rakyat di tengah warga pun menjadi bukti nyata komitmen DPRD dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Kegiatan reses di Desa Haurngombong ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat, serta menjadi pijakan untuk pembangunan Kabupaten Sumedang yang lebih merata, adil, dan berpihak kepada rakyat.
* M.H