Setelah laporan intelijen strategis yang berada langsung di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengendus adanya penyimpangan serius dalam sistem pendataan dan pengangkatan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah pihak diduga melakukan rekayasa administrasi, pemalsuan status tenaga honorer, hingga permainan kuota agar nama-nama tertentu dapat lolosdalam skema PPPK Paruh Waktu, sementara ribuan tenaga kerja yang sah justru tersingkir.
Intelijen Negara Turun Langsung
Sumber di lingkungan pemerintahan menyebutkan bahwa aparat intelijen telah mengantongi indikasi kuat adanya jaringan permainan data di sejumlah daerah, termasuk dugaan keterlibatan oknum pejabat birokrasi yang memanfaatkan celah pendataan PPPK.
Temuan awal
menunjukkan adanya:
• Data honorer fiktif yang dimasukkan dalam sistem
• Perubahan masa kerja secara ilegal
• Manipulasi usia dan status pegawai
• Praktik "titipan" dan jual beli kelulusan
Presiden Prabowo dilaporkan telah menginstruksikan langkah cepat dan tegas:
• Audit nasional terhadap seluruh data PPPK Paruh Waktu
• Pemeriksaan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan
• Pemecatan pejabat yang terbukti terlibat
• Proses pidana bagi pelaku manipulasi data
Gelombang desakan masyarakat sipil dan kelompok tenaga honorer pun semakin menguat agar kasus ini dibuka secara transparan.
Aktivis kebijakan publik menilai manipulasi data PPPK merupakan kejahatan sistemik yang merusak kepercayaan terhadap reformasi birokrasi.Kasus dugaan manipulasi PPPK Paruh Waktu kini menjadi perhatian nasional dan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda bersih-bersih birokrasi.
Jat