Cianjur.Wartatnipolri.net - Komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat terus diperkuat di tingkat kewilayahan. Hal tersebut ditandai dengan dilaksanakannya Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Forkopimcam Haurwangi, yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Senin (31/8/2026).
Pencanangan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan apel pagi yang diikuti jajaran Kecamatan Haurwangi, para kepala desa, kepala UPTD, serta unsur terkait lainnya.
Momentum tersebut menjadi penegasan bersama bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang memiliki standar moral, etika, dan pelayanan publik yang semakin baik.
Secara substansi, pakta integritas merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis yang memuat komitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara jujur serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara integritas mencerminkan kesatuan sikap dan tindakan yang berlandaskan kejujuran, nilai moral, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalankan amanah.
Camat Haurwangi, Yadi Supriyadi, mengatakan pencanangan Zona Integritas tersebut merupakan langkah nyata seluruh pimpinan unit kerja beserta jajarannya dalam membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Karena ini hari Senin, kita melaksanakan apel pagi. Kemudian sekaligus kita melaksanakan pencanangan Zona Integritas. Zona Integritas ini merupakan predikat yang diberikan kepada pimpinan unit kerja beserta jajarannya yang berkomitmen melaksanakan pelayanan publik dengan baik,” ujar Yadi.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas memiliki tujuan yang lebih luas, yakni mendorong terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia menjelaskan, pencanangan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama unsur pengawasan pemerintah daerah serta sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kita koordinasikan dengan Inspektorat yang ada di daerah. Kita melaksanakan sesuai dengan perintah dan ketentuan yang ada. Pencanangan ini sengaja kita laksanakan bersamaan dengan apel pagi,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kepala desa, kepala UPTD, serta unsur lainnya turut dilibatkan. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan persepsi dan komitmen agar nilai-nilai integritas tidak hanya berhenti di lingkungan kantor kecamatan, tetapi dapat diterapkan secara lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Yadi berharap, langkah yang dilakukan Kecamatan Haurwangi tersebut dapat menjadi contoh sekaligus pemantik semangat bagi seluruh unsur pemerintahan di wilayahnya.
“Mudah-mudahan dengan adanya pencanangan Zona Integritas ini, ke depan Kecamatan Haurwangi khususnya dapat menjadi contoh bagi UPTD, para kepala desa, dan unsur lembaga lainnya dalam membangun komitmen untuk mewujudkan WBK,” ungkapnya.
“Yang paling penting adalah bagaimana ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Kita juga akan melakukan monitoring sekaligus evaluasi terkait dengan upaya pencegahan korupsi,” tuturnya.
Ia menambahkan, sejumlah poin yang tertuang dalam pakta integritas menjadi pedoman bersama dalam menjalankan komitmen tersebut. Selain meneguhkan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pakta integritas juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima serta upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.
Dengan demikian, pencanangan Zona Integritas di Kecamatan Haurwangi diharapkan tidak berhenti sebagai simbol komitmen, tetapi berkembang menjadi budaya kerja yang nyata. Integritas harus hadir dalam setiap proses pelayanan, pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, hingga interaksi aparatur dengan masyarakat.
Melalui komitmen bersama tersebut, Forkopimcam Haurwangi berupaya meneguhkan wajah birokrasi yang tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama pelayanan publik.
GunBib.