CIANJUR – Warta Tni Polri.Net
Di saat desa-desa lain berlomba membangun pelayanan, Desa Neglasari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur justru harus bertahan tanpa kantor desa sendiri.
Sudah tiga tahun, roda pemerintahan dan pelayanan warga dijalankan dari sebuah rumah warga yang dikontrak. Ironisnya, sekitar Rp45 juta anggaran desa diperkirakan habis hanya untuk biaya sewa.
Kepala Desa Neglasari, Nasihin, mengakui kondisi ini sangat tidak ideal. Kantor desa bukan hanya bangunan, tapi pusat denyut pelayanan warga.
"Selama tiga tahun ini kami ngontrak di rumah warga agar pelayanan tetap jalan. Anggaran sewa saja sudah sekitar Rp45 juta. Yang kami butuhkan sekarang kepastian, bukan janji," ujar Nasihin, Senin (12/10/2026).
Nasihin menceritakan, awal mula krisis ini terjadi di akhir 2022. Desa sudah merencanakan pembangunan kantor permanen dengan mengandalkan Bantuan Provinsi (Banprov) Rp100 juta.
"Sejak bangunan patah itu, kami terpaksa mencari kontrakan. Kalau tidak, pelayanan lumpuh," jelasnya.
Kini, setelah tiga tahun menanti, Pemerintah Desa Neglasari mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemprov Jabar untuk memberikan kejelasan. Apakah Banprov Rp100 juta itu akan dicairkan kembali, atau ada skema anggaran lain untuk membangun kantor permanen.
"Jangan sampai uang sewa terus membengkak tiap tahun. Masyarakat butuh kepastian kapan Desa Neglasari punya kantor sendiri, tempat mereka mengurus surat, musyawarah, dan pusat pemerintahan yang layak," pungkasnya.
RZT