Aliansi masyarakat Kabupaten Cianjur melakukan audiensi langsung di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur terkait persoalan data bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sesuai dan meresahkan warga.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Cianjur, Pak Dadan, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Pak Dadan memberikan penjelasan secara langsung kepada aliansi terkait bagaimana data bansos itu terbentuk.
Menurut Pak Dadan, ramainya keluhan masyarakat terkait data adalah hal yang positif.
"Positif ya, jadi itu menunjukkan bahwa masyarakat itu peduli," ujar Pak Dadan di hadapan aliansi.
Ia menjelaskan, data yang digunakan saat ini merupakan data partisipatif, yaitu data yang sangat membutuhkan masukan dari masyarakat. Selain itu, data tersebut merupakan hasil pemadanan dari berbagai sumber data yang didata dengan referensi waktu yang berbeda.
Karena berasal dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda, tentu ada tingkat keakuratan tertentu. Makanya, ketika sudah jadi data padanan, harapannya data tersebut bisa terus dimutakhirkan berdasarkan masukan dari masyarakat melalui kanal-kanal resmi.
"Kalau masyarakat yang merasa saya kok tidak sesuai, silakan bisa mengajukan perubahan data ke kanal-kanal tadi," jelas Pak Dadan.
"jadi kalau ada masyarakat yang melaporkan perubahan lewat kanal-kanal tadi, BPS tidak mengelola, yang mengelola itu adalah Kementerian Sosial, dimutakhirkan,"tegas Pak Dadan.
Sementara itu, audiensi yang berlangsung di Kantor BPS tersebut belum menghasilkan keputusan final.
Setelah melalui perdebatan panjang, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk melanjutkan audiensi pada hari Kamis mendatang dengan menghadirkan pihak yang lebih berwenang.
Adapun hasil akhir audiensi tersebut adalah:
Audiensi DILANJUTKAN hari Kamis
-Wajib menghadirkan pihak Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
-Wajib menghadirkan pihak Kementerian Sosial (Kemensos) RI
Kehadiran Dinsos dan Kemensos dinilai sangat penting, karena sesuai penjelasan Pak Dadan, Kemensos-lah yang mengelola dan memutakhirkan data tersebut, sementara Dinas Sosial sebagai pelaksana di daerah.
Dalam audiensi tersebut, aliansi juga menegaskan prinsip penting terkait penyaluran bansos:
"Sepakat bahwa terkait bantuan sosial itu adalah sosial, nggak boleh offside Pak, lalu jauh gitu ya, melanggar ya. Makanya informasi ini kita sampaikan, mudah-mudahan di pertemuan hari ini kita bisa menemukan solusi-solusi yang efektif bagi masyarakat,"ujar perwakilan aliansi.
Dengan dilanjutkannya audiensi pada hari Kamis dengan menghadirkan Dinsos dan Kemensos, diharapkan akan ada solusi yang efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi warga Cianjur.
RZT