GARUT , WARTA TNI POLRI.
Dinas Sosial Kabupaten Garut memperketat Validasi Data Kesejahteraan Masyarakat menyusul masih ditemukannya anomali di lapangan.Langkah ini ditempuh melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dari 442 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Garut di Aula Dinsos Garut, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini krusial untuk menambal celah salah sasaran dalam distribusi program bantuan sosial. Pasalnya, pemetaan tingkat kesejahteraan yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil, di mana desil 1 hingga 5 merepresentasikan kelompok rentan dan tidak mampu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, mengungkapkan bahwa disparitas antara data administratif dan realitas faktual di tingkat akar rumput masih kerap terjadi.
”Fakta di lapangan ternyata masih ditemukan masyarakat yang seharusnya masuk desil 1 sampai 5, tetapi tercatat pada desil 6 sampai 10. Karena itu, diperlukan pengecekan ulang atau ground check agar data yang dimiliki benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Marlinda.
Potensi deviasi data ini tidak terlepas dari mekanisme pengolahan DTSEN yang diproses secara terpusat lewat integrasi berbagai basis data nasional. Untuk mereduksi kesalahan tersebut, Dinsos Garut melibatkan Pusdatin Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pengelola data Pemprov Jabar dalam memberikan materi teknis kepada para operator desa.
Kadinsos menegaskan, pemutakhiran data tidak cukup dilakukan sekali jalan. Proses perbaikan wajib berjalan secara berkala setiap tiga bulan dengan mengoptimalkan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta ketelitian operator di tingkat kelurahan dan desa.
Peran operator desa menjadi garda terdepan dalam mengusulkan koreksi faktual. Pembaruan data ini memegang urgensi tinggi, terutama kaitannya dengan akses perlindungan sosial seperti penyesuaian kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga yang membutuhkan subsidi iuran.
”Jadi, kalau setelah dilakukan ground check oleh petugas ternyata masyarakat tersebut memang masuk desil 2, 3, atau 5, maka bisa diusulkan kembali untuk proses pendataan dan penyesuaian BPJS. Intinya, data harus benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” tegasnya.
Melalui Bimtek intensif ini, Dinsos Garut memproyeksikan peningkatan kapasitas operator SIKS-NG agar mampu mengeksekusi verifikasi secara presisi. Validitas data yang akurat diharapkan menjadi fondasi utama agar seluruh instrumen jaring pengaman sosial di Garut tersalurkan tepat sasaran tanpa salah alamat. ( DNG )