Ciianjur.Wartatnipolri.net.10/11/2026 — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Digital tahun 2026 di Kabupaten Cianjur yang meliputi 47 desa dari 23 Kecamatan pada tanggal 08 November 2026, mulai diterpa isu tak sedap.
Pasca Rekapitulasi dan penetapan hasil suara, mencuat kabar burung terkait dugaan pemberian komitmen fee dari vendor atau pihak ketiga pelaksana teknologi digital kepada jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur.
Berdasarkan informasi yang beredar di lingkup aktivitas kemasyarakatan dan penggiat transparansi publik, pengadaan perangkat lunak (software) serta perangkat keras pendukung Pilkades digital yang bernilai milyaran rupiah diduga disusupi kesepakatan informal,Pihak penyedia jasa (vendor) disinyalir menyisihkan persentase tertentu dari total nilai kontrak pengadaan sebagai bentuk pengembalian (cashback) atau fee atas penunjukan proyek tersebut.
Sorotan Publik dan Desakan Transparansi Aktivis transparansi anggaran daerah menyoroti bahwa penerapan teknologi digital dalam Pilkades serentak sejatinya diniatkan untuk menghemat anggaran daerah dan meningkatkan akuntabilitas, Namun jika isu dugaan aliran dana dari vendor ini benar, maka esensi modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa dapat tercemar, " Tujuan utama sistem digital ini kan efisiensi dan transparansi. Jangan sampai di balik efisiensi kertas dan alat coblos manual, justru terjadi praktik pengkondisian vendor yang merugikan keuangan publik.' ujar salah satu pengamat kebijakan publik daerah.
Pengamat tersebut mendesak agar pihak aparat penegak hukum (APH) serta Inspektorat Daerah ( IRDA ) Kabupaten Cianjur tidak tinggal diam dan segera melakukan audit pembuktian ( audit investigatif ) atas proses pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Pilkades digital 2026.
Sanggahan dan Klarifikasi DPMD Cianjur Menanggapi isu dugaan komitmen fee tersebut,Pihak DPMD Kabupaten Cianjur membantah keras tuduhan yang beredar, Perwakilan jajaran DPMD ( namanya tidak disebutkan ) menegaskan," Bahwa seluruh proses penunjukan hingga kerja sama teknis dengan vendor penyedia layanan digital telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pengadaan barang / jasa pemerintah serta didampingi oleh regulasi yang berlaku, Kami pastikan seluruh tahapan Pilkades Digital 2026 transparan dan akuntabel, Tidak ada yang namanya aliran fee atau komitmen apapun dari pihak ketiga kepada Dinas,pengadaan sistem dan alat murni untuk kebutuhan teknis pemungutan suara di desa." Tegasnya saat dikonfirmasi.
Pihak DPMD menambahkan," fokus utama dinas saat ini adalah menyelesaikan sisa tahapan administrasi, pelantikan kepala desa terpilih, serta menangani mekanisme keberatan atau perselisihan hasil Pilkades melalui jalur hukum yang telah disediakan. Pihaknya juga meminta masyarakat dan media untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu - isu yang belum dapat dibuktikan kebenarannya tanpa bukti faktual dan verifikasi resmi.Tutupnya.
Sumber. Tirta Jaya Akew.
GN.