Sebuah kelompok tani yang dipimpin seorang warga berinisial H, yang berlokasi di Desa Kanoman, Kecamatan Cibeber, Cianjur, tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa kelompok tersebut tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam laporan program bantuan ternak.
Informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa kelompok tani ini mengelola 24 ekor domba Garut sebagai bagian dari bantuan aspirasi salah satu partai politik. Namun, hasil pengecekan lapangan oleh sejumlah pihak hanya menemukan tiga ekor domba Garut, sementara sisanya merupakan domba betina lokal.
Selain itu, muncul pula dugaan bahwa kelompok tani tersebut dikelola secara internal oleh keluarga, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai struktur organisasi dan legalitas operasionalnya.
Pihak Ketua Poktan Membantah Dugaan Penyimpangan.
Ketua kelompok, Herin, ketika dimintai konfirmasi, membantah adanya unsur fiktif atau penyalahgunaan bantuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap amanah terhadap program yang diterima, dan menjelaskan bahwa sebagian ternak dititipkan di rumah masing-masing anggota, sehingga tidak seluruhnya berada dalam satu lokasi.
“Kami bertanggung jawab penuh. Ternak memang tidak semuanya ada di kandang utama karena dititipkan ke anggota untuk dipelihara. Ini bagian dari sistem pengelolaan kami,” ujar Herin.
Aparat Desa Mengaku Tidak Mengetahui Detail Poktan
Yang menjadi perhatian adalah adanya pernyataan dari aparat desa setempat yang mengaku tidak mengetahui secara jelas mengenai aktivitas dan keabsahan kelompok tani tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi di masyarakat, apakah terjadi keterlambatan informasi, kelalaian administrasi, atau kemungkinan koordinasi yang belum berjalan antara pihak desa dan kelompok tani.
Beberapa warga bahkan menduga adanya persekongkolan tertentu, meski hingga kini tidak ada bukti kuat yang mendukung asumsi tersebut. Aparat desa belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Program Bantuan Diduga Berasal dari Aspirasi Politik
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa bantuan ternak yang diterima kelompok tersebut berasal dari program aspirasi salah satu partai politik. Namun, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai mekanisme penyaluran, verifikasi data kelompok, dan proses pengawasan program.
Warga Minta Audit dan Klarifikasi Resmi
Sejumlah warga mengharapkan adanya audit terbuka dari dinas terkait guna memastikan:
Keabsahan kelompok tani,
Jumlah ternak yang sebenarnya,
Mekanisme distribusi bantuan,
Serta transparansi pertanggungjawaban program.
Mereka juga berharap aparat desa segera melakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan.
Jat