1,4 Juta Peserta BPJS PBI di Jatim Nonaktif, Khofifah Minta Pilar Sosial Kawal Mitigasi Data


Jatim.wartatnipolri.net Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti fenomena penghapusan massal kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayahnya.

Berdasarkan data per Januari 2026, tercatat sebanyak 1.480.380 orang warga Jawa Timur kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan.

Menanggapi hal tersebut, Khofifah meminta seluruh pilar-pilar sosial untuk bergerak cepat melakukan mitigasi data agar proses reaktivasi atau pengaktifan kembali kepesertaan masyarakat prasejahtera dapat berjalan lancar.

Ini bukan jumlah yang sedikit. Maka saya minta pilar-pilar sosial untuk terus mendampingi dalam mitigasi data, karena itu yang paling penting saat ini, tegas Khofifah saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).

Selain membahas isu BPJS PBI, kedatangan Khofifah ini bertujuan menyerahkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih kepada pilar-pilar sosial tahun anggaran 2026. Total alokasi bantuan yang digelontorkan untuk Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 7.735.250.000.

Bantuan yang bernilai Rp. 7,7 miliar tersebut penyalurannya melalui PKH Plus senilai Rp 3,494 miliar untuk 1.747 keluarga dengan besaran masing-masing Rp 2 juta.

Selanjutnya, bantuan untuk kemiskinan ekstrem dengan total bantuan Rp 2,254 miliar untuk 1.503 jiwa dengan besaran Rp 1,5 juta.

Kemudian, bantuan untuk penyandang disabilitas kepada 83 jiwa mendapatkan bantuan Rp 3,6 juta serta Pendidikan KIP Putri dan PPKS sebanyak 110 penerima dengan bantuan masing-masing Rp 3 juta.

Semoga bantuan ini dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kewirausahaan, dengan dukungan penuh dari pilar sosial di lapangan," ujarnya.

Selain bantuan untuk keluarga atau personal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga memberikan bantuan untuk BUMDESA, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa, dengan total ratusan juta rupiah.

Harapan besar terhadap bantuan ini, tak lain menjadi stimulan bagi kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan konsumtif," katanya.

Di sisi lain, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyambut baik sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan.

Rusdi menyebut, pihaknya optimistis bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Dukungan ini bukti nyata Pemprov Jatim hadir. Dengan efisiensi anggaran dan akurasi data, target penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasuruan segera terwujud," kata Rusdi.

Dia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para relawan Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH yang menjadi ujung tombak penyaluran bantuan di tingkat akar rumput.

Jat

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama