Sudah satu tahun kepemimpinan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina pada Jumat 20 Februari 2026, Ketua Penasehat Ekspedisi 57 Hasanuddin menilai periode awal pemerintahan keduanya masih berada dalam fase transisi.
Syakur–Putri diketahui dilantik pada Kamis 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. Namun, menurut Hasanuddin, tahun pertama kepemimpinan mereka masih dibayangi struktur kebijakan dan alokasi anggaran warisan pemerintahan sebelumnya.
Hasanuddin mengatakan, evaluasi yang lebih objektif terhadap kinerja pasangan tersebut baru dapat dilakukan pada tahun kedua, ketika postur anggaran sepenuhnya disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah saat ini.
“Tahun pertama adalah fase transisi. Evaluasi komprehensif baru bisa dilakukan ketika kebijakan dan anggaran benar-benar mencerminkan arah kepemimpinan baru,” kata Hasanuddin dalam keterangannya.
Hasanuddin menilai tantangan terbesar pemerintahan Syakur–Putri bukan sekadar menyusun program baru, melainkan melepaskan diri dari pola kerja dan kultur birokrasi yang telah terbentuk selama satu dekade terakhir.
Menurut dia, tanpa reformasi budaya organisasi, pemerintahan baru berisiko hanya menjadi kelanjutan pola lama.
“Jika tidak mampu membangun identitas dan gaya kepemimpinan sendiri, maka pemerintahan baru hanya akan menjadi kelanjutan dari sistem sebelumnya,” ujar Hasanuddin.
Ia menekankan pentingnya pembentukan birokrasi yang adaptif dan progresif agar perubahan dapat berjalan berkelanjutan.
Pemerataan Pembangunan dan Isu Pemekaran
Dalam catatannya, Hasanuddin juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Garut, termasuk kawasan utara dan selatan yang selama ini dinilai belum berkembang optimal.
Menurut dia, pembangunan yang terlalu berfokus di wilayah perkotaan berpotensi memicu kesenjangan. Pemerataan pembangunan, kata Hasanuddin, dapat menjadi solusi atas aspirasi pemekaran wilayah yang kerap mencuat.
“Keadilan pembangunan menjadi kunci menjaga soliditas daerah,” ucapnya.
Sinkronisasi dengan Agenda Nasional
Hasanuddin mendorong Pemerintah Kabupaten Garut menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Dedi Mulyadi.
Ia menilai sinkronisasi kebijakan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan pusat dan provinsi, sekaligus membuka peluang dukungan sumber daya yang lebih besar.
Partisipasi Publik hingga Pencegahan Korupsi
Selain pembangunan fisik, Hasanuddin menekankan pentingnya memperluas masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ia juga mendorong penguatan pencegahan tindak pidana korupsi melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian, guna meningkatkan transparansi serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial.
Tak hanya itu, Hasanuddin menilai potensi TNI di wilayah Garut dapat dioptimalkan, terutama dalam penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan akses layanan kesehatan.
Hasanuddin berharap pada tahun kedua, kepemimpinan Syakur–Putri mampu menunjukkan karakter yang lebih kuat dan visioner.
“Dengan sinergi dan reformasi yang tepat, Garut berpeluang mengalami lompatan signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hasanudin. ( dng )