SPPG Cisarandi 2 kini menjadi sorotan tajam publik setelah video viral memperlihatkan menu makanan yang jauh dari standar yang dijanjikan.
Alih-alih menu lengkap berisi tahu, ayam salted egg, sayuran, dan semangka seperti yang telah ditetapkan, yang tampak dalam video justru hanya telur yang kondisinya(ada belatung) dipertanyakan kelayakannya.
Pemandangan ini sontak memicu kekecewaan sekaligus kekhawatiran masyarakat—apakah program bergizi ini benar-benar dijalankan dengan serius, atau sekadar formalitas tanpa pengawasan ketat?.
Kepala SPPG Cisarandi 2, Deas Nugraha, angkat bicara dengan nada tegas namun tak bisa menutupi urgensi situasi, Kamis (9/4/2026).
Ia memastikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh dan komprehensif.
“Kami serius menangani kasus ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Namun publik tentu tidak hanya butuh pernyataan—mereka menuntut bukti nyata. Pasalnya, Deas sendiri mengakui bahwa titik kelemahan dalam distribusi masih belum teridentifikasi secara pasti.
Ini membuka pertanyaan besar: bagaimana mungkin program sebesar ini berjalan tanpa sistem kontrol yang mampu mendeteksi celah krusial?.
Deas menjelaskan bahwa pada hari sebelumnya memang terdapat menu telur rebus dengan saus kari, bukan seperti yang beredar dalam video.
Tapi penjelasan ini belum sepenuhnya meredam keraguan publik. Sebab, masalah utamanya bukan sekadar beda menu—melainkan indikasi lemahnya pengawasan yang memungkinkan ketidaksesuaian terjadi tanpa terdeteksi lebih awal.
Koordinasi dengan pihak sekolah, menurut Deas, sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun ia juga menekankan bahwa laporan dari lapangan harus lebih responsif.
“Kalau ada kekurangan makanan, seharusnya langsung dilaporkan ke kami supaya bisa segera ditindaklanjuti dan dampaknya diminimalisir,” tegasnya.
Pernyataan ini secara tidak langsung mengisyaratkan adanya celah komunikasi yang selama ini mungkin dianggap sepele, namun berdampak besar.
Di program yang menyangkut konsumsi anak-anak, keterlambatan laporan bukan sekadar kelalaian administratif—melainkan potensi risiko nyata bagi kesehatan.
Tak hanya soal distribusi, hasil inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya juga mengungkap sejumlah catatan penting. Sistem pengolahan limbah (IPAL) dan tata letak dapur menjadi sorotan utama yang membutuhkan perbaikan segera.
Yayasan pengelola bahkan telah menyetujui tenggat dua minggu untuk menuntaskan perbaikan tersebut—sebuah deadline yang kini menjadi ujian keseriusan, bukan sekadar janji.
Menariknya, di tengah spekulasi yang mulai berkembang di masyarakat, Deas memilih untuk tidak berspekulasi soal kemungkinan sabotase.
“Yang bisa menjawab hanya pihak berwenang. Kami fokus pada evaluasi, perbaikan, dan peningkatan kualitas,” ujarnya, mencoba menjaga arah pembahasan tetap pada solusi.
Langkah ke depan yang dijanjikan meliputi pengetatan pengawasan, peningkatan kualitas distribusi, serta penguatan akuntabilitas di setiap lini proses.
Evaluasi internal pun disebut tengah berlangsung secara intensif, dengan monitoring ketat demi memastikan target perbaikan tercapai dalam waktu dua minggu.
Namun satu hal yang tak boleh dilupakan: kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan pernyataan dan rencana. Ia harus dibangun kembali lewat konsistensi, transparansi, dan hasil nyata di lapangan.
SPPG Cisarandi 2 kini berada di persimpangan—antara menjadi contoh keberhasilan perbaikan sistem, atau justru simbol dari program baik yang tersandung pelaksanaan.
Masyarakat menunggu, bukan sekadar klarifikasi, tapi perubahan yang benar-benar terasa.
Azizah