Garut,Warta Tni Polri.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari Sabtu, 2 Mei 2026, tak1 seharusnya berhenti sebagai seremoni Tahunan semata. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut menegaskan, momentum ini harus dijadikan titik evaluasi serius terhadap tata kelola pendidikan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.
Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Nurjaman, S.Pd., MM, menyoroti langsung sejumlah Isu Krusial, mulai dari tingginya Angka Anak- anak Tidak Sekolah (ATS) / Putus Sekolah itu menunjukan sangat lemahnya Manajemen Kepemimpinan di Sekolah, hingga persoalan Transparansi Anggaran Pendidikan.
"Hardiknas ini jangan hanya seremonial semata tapi Ini harus dijadikan sebagai Momentum Refleksi yang harus melahirkan langkah Konkret. Sebab masalah Pendidikan Kita masih nyata dan butuh penanganan yang serius,” Ujar Asep.
Hardiknas tersebut digelar di Lapang Otto Iskandar Dinata ( Alun-alun ) Garut Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Jawa Barat
Turut hadir di Hardiknas ini para SKPD Kabupaten Garut,Sekda Garut juga Ketua PGRI Garut serta para Tokoh Pendidikan, para Kepala Sekolah, para Guru dan para Tamu Undangan lain. Sabtu (2/5/2026).
Masih menurut Asep, "Angka Anak-anak tidak Sekolah / putus Sekolah di Kabupaten Garut hingga mencapai sekitar 19 ribu anak menjadi Indikator Kuat ,bahwa Sistem Pendidikan belum berjalan Optimal". Dan Ia menilai, persoalan ini bukan sekadar Data Statistik saja ,melainkan cerminan lemahnya kebijakan dalam menjamin akses pendidikan yang merata. Sehingga“Ini harus menjadi Perhatian Utama. Tanpa Verifikasi Data yang Akurat dan Intervensi yang Tepat Sasaran, Angka ini akan terus berulang setiap Tahun,” Tegas Dewan Pendidikan.
Tak hanya itu, Dewan Pendidikan juga menyoroti Kondisi ini dengan banyaknya Jabatan Kepala Sekolah yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT) dalam jangka waktu lama. Bahkan, sejumlah Sekolah tersebut masih terus dipimpin oleh PLT tanpa ada Kejelasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah Definitif.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu Stabilitas Kepemimpinan di Satuan Pendidikan. “Sekolah membutuhkan Pemimpin yang Definitif dan punya Kewenangan Penuh. Kalau terlalu lama dijabat PLT, tentu akan berdampak pada Kualitas pengambilan Keputusan,” Ungkap Asep.
Sorotan lain mengarah pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai belum sepenuhnya Transparan. Keterbukaan Informasi Kepada Publik yang dianggap masih terbatas, sehingga memunculkan Potensi Korupsi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Dunia Pendidikan khususnya di Kabupaten Garut, Umumnya di Indonesia.
“Pengelolaan Dana BOS harus Transparan dan Akuntabel. serta Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran itu digunakan,” Ujar Dewan Pendidikan.
Masih menurutnya, dilapangan, berbagai kendala juga masih dihadapi, terutama terkait akses pendidikan di wilayah tertentu. Faktor Geografis, Kondisi Ekonomi Masyarakat, hingga Keterbatasan Sarana dan Prasarana sehingga menjadi penghambat utama bagi sebagian Anak- anak untuk mengenyam Pendidikan secara Optimal.
Lebih jauh, Dewan Pendidikan menilai sejumlah kebijakan yang telah dijalankan belum sepenuhnya Tepat Sasaran. Program-program yang ada dinilai belum menyentuh pada persoalan, sehingga dampaknya belum Signifikan dalam menekan Angka ATS maupun meningkatkan Kualitas Pendidikan secara menyeluruh, Tambahnya.
Dengan berbagai persoalan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut menegaskan bahwa Hardiknas 2026 harus menjadi titik balik untuk melakukan pembenahan total. Evaluasi yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menyentuh aspek substansi, mulai dari perencanaan hingga Pengawasan Kebijakan.
Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, didorong untuk lebih Responsif dan Progresif dalam merumuskan Kebijakan berbasis Data serta Kebutuhan di Masyarakat.
“Kalau Tata Kel
Danang