Mantan Anggota DPRD 'Sentil' Pemkab Garut: Daripada Uang Rp202 Miliar Jadi Pajangan, Pergunakan untuk Rutilahu.

GARUT, WARTA TNI POLRI.
Ribuan masyarakat Kabupaten Garut masih mendiami rumah rumah yang bocor dengan dinding bambu yang rapuh, merupakan sebuah angka provokatif yang mencuat ke permukaan. Rp202 Miliar itulah nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang kini "Tertidur Pulas" di Brankas Daerah, memicu polemik panas mengenai Kompetensi Eksekusi Anggaran Pemerintah setempat.Layanan Masyarakat.

Mantan anggota DPRD Garut,H. Deden Sopian, S.Hi melempar granat pemikiran yang memaksa publik untuk melek,Ia membedah ironi di balik tumpukan uang yang tak terserap itu dengan logika ekonomi yang tajam dan taktis.

Ia tidak sekadar mengkritik tapi menyuguhkan kalkulasi yang mengusik kenyamanan para pengambil kebijakan. Menurutnya, membiarkan uang Rp202 miliar itu menganggur hingga masa pembahasan Anggaran Perubahan adalah bentuk pembiaran terhadap potensi kesejahteraan rakyat, kata H.Deden Sopian.

"Coba bayangkan jika kita punya keberanian untuk menaruh Dana itu di Deposito berjangka selama enam bulan. Dengan margin bunga sekitar 0,4%, daerah bisa meraup jasa Deposito sebesar Rp5,4 Miliar. Ini bukan uang kecil, ini adalah uang rakyat yang harus kembali ke rakyat," tegasnya. 

H.Deden dengan nada bicara yang menggebu-gebu, angka Rp5,4 miliar dari hasil bunga tersebut menurut kalkulasi nya, masih mampu menjadi pase bagi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang selama ini terseok-seok karena alasan "Anggaran Terbatas".Literasi Keuangan.

Antara Kegagalan Serapan dan Hilangnya Empati masyarakat
Narasi yang dibangun H.Deden Sopian seolah menelanjangi Wajah Birokrasi Garut. SiLPA sebesar Rp202 Miliar adalah bukti nyata adanya gap antara perencanaan di atas kertas dengan realita di lapangan. 

Dana sebesar itu seharusnya sudah berubah menjadi jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, atau rumah yang layak huni sejak tahun lalu.

Kini, usulan deposito berjangka muncul sebagai jalan tengah yang kritis. Jika birokrasi terbukti lamban dalam membelanjakan uang rakyat itu secara langsung, setidaknya mereka tidak boleh lamban dalam memutar uang tersebut agar menghasilkan manfaat tambahan ,pungkasnya. ( dng )

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama