Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan komunitas dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Program ini melibatkan kader Posyandu, PKK desa, serta tenaga lokal dalam proses distribusi dan operasional MBG.
Pelibatan masyarakat tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, yang menegaskan pendekatan berbasis komunitas dalam pelaksanaan program.
Kader Posyandu dan PKK dilibatkan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan kebutuhan gizi di wilayah masing-masing. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan distribusi MBG berjalan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat.
Kepala SPPG Sindangkerta kecamatan pagelaran,Riko mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan utama Program MBG di daerah. “Pelaksanaan MBG dirancang berbasis komunitas dengan melibatkan kader Posyandu dan PKK agar distribusi berjalan lebih efektif serta diterima dengan baik oleh masyarakat,”
Selain memperkuat distribusi, Program MBG juga memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan tenaga kerja di berbagai lini, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan, yang mayoritas direkrut dari masyarakat setempat.
Keberadaan MBG di daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. “Program MBG tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik,SPPG Sindangkerta baru mendistribusikan MBG ke desa Bunijaya kecamatan pagelaran kabupaten cianjur,dengan penerima manfaat sebanyak 776 yang di salurkan ke pos yandu,,untuk ibu hamil,ibu menyusui dan Balita..kata Riko.
Bah de