Di tengah semangat peringatan Hari Lahir Pancasila dan dimulainya proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, persoalan pendidikan di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan kasus putus sekolah memunculkan kekhawatiran berbagai pihak terhadap masa depan generasi muda di daerah tersebut.
Sorotan tajam datang dari Direktur Sekolah Sungai Cimanuk (SSC) Garut, Mulyono Khaddafi. Aktivis pendidikan dan lingkungan itu mengungkapkan bahwa persoalan anak putus sekolah di Garut masih menjadi masalah serius yang belum mendapat penanganan optimal.
Menurut Mulyono Khadafi, bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum refleksi untuk memastikan negara hadir dalam menjamin hak dasar warga negara, khususnya hak anak memperoleh pendidikan yang layak.
“Makna Pancasila akan kosong kalau masih ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya. Upacara boleh khidmat, tetapi kalau anak masih banyak yang putus sekolah, berarti sila-sila itu belum sampai ke gubuk mereka,” tegas Mulyono baru baru ini.
Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan SSC di berbagai wilayah Kabupaten Garut, masih banyak anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah akibat tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga persoalan sosial yang dihadapi keluarga mereka.
Berdasarkan hasil pemetaan dan pengamatan lapangan SSC, wilayah Garut Selatan serta sejumlah daerah terpencil masih menjadi kantong terbesar Anak Tidak Sekolah (ATS).
Jarak sekolah yang jauh, minimnya sarana transportasi, serta kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang menyebabkan anak-anak tidak mampu melanjutkan pendidikan.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di daerah pelosok. SSC menemukan kasus serupa di wilayah yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan maupun fasilitas pendidikan.
Salah satunya berada di kawasan Blok Cihideung yang menurut hasil pemetaan SSC menunjukkan angka ATS yang cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Persoalan pendidikan di Garut tidak hanya soal geografis. Ini juga berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih membelenggu masyarakat bawah,” ujarnya.
Mulyono Khadafi menilai program pendidikan gratis belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keluarga kurang mampu.
Meski biaya SPP telah banyak ditanggung pemerintah, sejumlah kebutuhan lain seperti seragam, sepatu, alat tulis, buku pelajaran, hingga ongkos transportasi masih menjadi beban berat bagi masyarakat miskin.
“Kita sering mendengar sekolah gratis, tetapi bagi keluarga miskin biaya tidak langsung itu tetap berat. Ketika orang tua harus memilih antara membeli beras atau membeli sepatu sekolah, pendidikan sering kali menjadi korban,” ungkapnya.
Selain faktor ekonomi, SSC juga menemukan banyak anak yang mengalami tekanan psikologis akibat kondisi sosial yang mereka hadapi. Rasa minder dan malu karena keterbatasan ekonomi membuat sebagian anak menjauh dari lingkungan sekolah hingga akhirnya memutuskan berhenti belajar.
SSC Siap Gedor Disdik Garut
Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan tersebut, SSC berencana melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam waktu dekat.
Langkah itu dilakukan untuk membuka ruang dialog sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih konkret dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah dan putus sekolah di Kabupaten Garut.
SSC juga mendorong adanya gerakan “jemput bola” yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, sekolah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat sipil agar tidak ada lagi anak yang kehilangan hak pendidikan akibat kemiskinan maupun kendala administratif.
Kritik Keras untuk Dinas Pendidikan
Dalam pernyataannya, Mulyono Khadafi tidak hanya menyoroti persoalan anak putus sekolah.
Dng