“Kami berupaya agar bantuan PIP semakin besar dan tepat sasaran. Bantuan tersebut menjadi stimulus bagi anak-anak agar tetap semangat belajar dan juga mendorong orang tua untuk terus menyekolahkan anaknya. Yang terpenting, bantuan itu harus diterima langsung oleh penerima manfaat tanpa ada potongan apa pun,” tegasnya.
Di sisi lain, H.Hoerudin Amin juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Garut yang masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data yang diterimanya, terdapat lebih dari 800 sekolah yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan kembali.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar karena kualitas Infrastruktur Pendidikan masih memiliki hubungan langsung dengan Kenyamanan dan Keselamatan peserta Didik dalam mengikuti proses pembelajaran,katanya.
Ia mengungkapkan bahwa pada musim penghujan lalu sedikitnya 17 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga ambruk akibat usia bangunan yang sudah tua dan minim perawatan. Situasi ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.
“Banyak sekolah yang dibangun sejak era Instruksi Presiden (Inpres) pada masa Presiden Soeharto, bahkan ada yang sudah berdiri sejak masa Presiden Soekarno dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Usia bangunan sudah mencapai puluhan Tahun dan Kondisinya sangat mengkhawatirkan,” ungkap” Muhammad H.Haerudin.
Sebagai wakil rakyat yang bertugas di Komisi X DPR RI, Muhammad H.Hoerudin Amin menegaskan Komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran Pendidikan, khususnya untuk Rehabilitasi Ruang Kelas rusak dan pembangunan sarana pendidikan yang lebih layak.
Ia berharap program Rehabilitasi Sekolah dapat terus diperluas sehingga semakin banyak Sekolah yang memperoleh bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat.
“Kita ingin memperluas cakupan pembangunan sekolah. Jika sebelumnya hanya sekitar 200 Sekolah yang bisa diperbaiki, maka targetnya harus lebih banyak. Mudah-mudahan Tahun ini bisa mencapai 400 hingga 500 Sekolah yang mendapatkan perbaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan sektor pendidikan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Garut, serta seluruh elemen Masyarakat.
Menurutnya, kerja sama antara lintas sektor ini akan menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program pendidikan yang dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dan Kami berharap Sinergi dengan Bupati Garut dapat terbangun dengan baik. Karena jika bekerja sendiri-sendiri, dampaknya tidak akan maksimal. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas utama,” ujar Muhammad H.Haerudin.
Pada kesempatan tersebut,Muhammad H.Hoerudin Amin juga menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang masih berada di kelompok bawah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius untuk seluruh pemangku kebijakan karena IPM merupakan salah satu Indikator penting dalam mengukur Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
Menurutnya, peningkatan IPM harus dimulai dari perbaikan Kualitas Pendidikan, peningkatan Akses Layanan Kesehatan, serta penguatan Daya Beli Masyarakat.
Dng