Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, H. Rajab Prilyadi, mengingatkan bahwa konflik dan perpecahan di tubuh organisasi Kadin berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap iklim usaha di daerah, katanya.
Selain menghambat program kerja organisasi kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik, pelaku usaha, hingga sektor perbankan.
H.Rajab Prilyadi kepada wartawan di Garut menyampaikan pernyataan mengenai adanya dua Kadin di Garut, belum lama ini.
Menurut dia, Kadin memiliki fungsi strategis sebagai wadah para pengusaha dan investor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
“Kadin ini kumpulan pengusaha dan investor, bukan kumpulan pengusaha yang hanya mengharapkan proyek pemerintah. Tugas kami adalah menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan laju ekonomi,” kata H.Rajab.
Ia menilai, munculnya kubu-kubu dalam organisasi justru membuat energi pengurus tersita untuk persoalan internal, sehingga berbagai agenda yang seharusnya difokuskan pada pengembangan ekonomi menjadi terabaikan.
“Kalau terus berkutat pada kubu-kubuan seperti ini, kapan bekerjanya? Padahal Kadin harus general ekonomi,” ujarnya.
H.Rajab menegaskan bahwa dampak yang paling dikhawatirkan bukan hanya terhadap organisasi, melainkan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kredibilitas Kadin merupakan modal penting dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. ⁷“Yang paling bahaya itu ketika kepercayaan publik berkurang,” katanya pula.
Selain itu,H.Rajab Prilyadi menyoroti potensi terganggunya hubungan antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan. Sebagai organisasi yang menaungi pengusaha, Kadin selama ini memiliki keterkaitan erat dengan sektor perbankan dalam mendukung aktivitas bisnis dan investasi.
“Kalau pihak perbankan sampai bertanya, ‘Kadin yang mana?’, itu menjadi persoalan. Karena dunia usaha membutuhkan kepastian dan kejelasan dalam menjalankan kerja sama,” ucapnya .
H.Rajab Prilyadi menjelaskan bahwa berbagai program yang dijalankan Kadin pada dasarnya harus selaras dengan agenda pembangunan pemerintah daerah. Namun, kondisi organisasi yang belum solid berpotensi menyulitkan koordinasi dan pelaksanaan program.
“Program Kadin harus berjalan seiring dengan program pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sendiri bingung harus berkoordinasi dengan Kadin yang mana, tentu program-program itu akan terhambat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, H.Rajab juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan yang terjadi. Ia secara khusus meminta perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjembatani penyelesaian konflik agar organisasi kembali fokus menjalankan fungsinya.
“Saya berharap Pak Gubernur bisa membantu menjembatani persoalan ini agar segera selesai. Beliau dikenal mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan cepat dan tepat,” ujar H.Rajab.
Menurut dia, penyelesaian konflik internal menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan Kadin kembali berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau persoalan ini bisa diselesaikan, kami bisa kembali fokus bekerja untuk kepentingan dunia usaha dan masyarakat,” pungkasnya.(DNG)