Miris, Masyarakat Desa Cibokor Mengaku Dibebani Biaya Pembuatan Dokumen Kependudukan Oleh Oknum Pegawai Desa



Cianjur – Warta Tni Polri
Sejumlah warga Desa Cibokor mengaku merasa keberatan setelah diminta membayar sejumlah biaya saat mengurus dokumen kependudukan oleh oknum yang mengaku sebagai pegawai desa. Berdasarkan laporan yang diterima, biaya yang diminta berkisar Rp200 ribu untuk pembuatan KTP, Rp200 ribu untuk Kartu Keluarga, Rp250 ribu untuk akta kelahiran, serta Rp150 ribu untuk akta kematian. Warga menilai angka tersebut sangat memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.
 
Salah satu warga yang melaporkan hal itu menyampaikan bahwa ia awalnya mengira biaya tersebut adalah biaya resmi pengurusan dokumen kependudukan. Setelah bertanya ke warga lain, barulah ia menyadari pengurusan dokumen kependudukan resmi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seharusnya tidak dipungut biaya sama sekali. Hal inilah yang membuat warga curiga bahwa pungutan yang diminta bukan merupakan biaya resmi dari instansi pemerintah.
 
Warga menegaskan tidak semua pegawai Desa Cibokor melakukan praktik serupa, melainkan hanya oknum tertentu. Namun, kasus yang dialami beberapa warga ini sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga yang takut menolak membayar biaya tersebut karena khawatir proses pengurusan dokumen mereka menjadi lambat atau tidak diproses sama sekali oleh pihak yang bersangkutan.
 
Masyarakat berharap Pemerintah Desa Cibokor segera melakukan verifikasi atas laporan warga tersebut. Apabila terbukti ada oknum pegawai desa yang melakukan pungutan tidak resmi, warga meminta agar pihak desa segera menindaklanjuti dan memberikan klarifikasi secara terbuka kepada seluruh warga Desa Cibokor agar praktik serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
 
Selain ke Pemerintah Desa, warga juga berencana menyampaikan laporan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur serta instansi pengawas terkait. Tujuannya agar ada pemeriksaan menyeluruh dan masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pengurusan dokumen kependudukan di wilayah Desa Cibokor berjalan sesuai peraturan tanpa adanya pungutan liar yang merugikan warga.
 
Warga berharap adanya sosialisasi ulang dari Pemerintah Desa Cibokor mengenai biaya resmi pengurusan dokumen kependudukan kepada seluruh RT/RW. Dengan sosialisasi tersebut, warga dapat membedakan mana biaya resmi dari instansi negara dan mana pungutan tidak resmi oknum tertentu, sehingga keresahan masyarakat akibat pungutan liar dapat teratasi secara menyeluruh. 

RZT

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama