Tomo, 19 Juni 2025 — Ratusan sopir truk dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan Bundaran Jatigede, Tolengas–Tomo, Kabupaten Sumedang, dalam sebuah aksi unjuk rasa yang digelar Kamis pagi. Dalam aksi damai tersebut, para sopir menyuarakan tuntutan kepada pemerintah untuk segera merevisi regulasi terkait kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL), yang dinilai semakin memberatkan para pekerja di sektor angkutan barang.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu berlangsung tertib, dengan para sopir membawa spanduk dan poster berisi protes serta harapan terhadap perubahan regulasi. Mereka berharap agar kebijakan yang ada saat ini dapat lebih mempertimbangkan realitas di lapangan dan kondisi ekonomi para pekerja sektor transportasi darat.
“Kami tidak menolak penegakan hukum, tapi tolong berikan kebijakan yang adil dan manusiawi. Banyak dari kami hanya pekerja harian yang mengandalkan truk ini untuk makan,” tegas Otong, perwakilan sopir dari Jati Tujuh, Kabupaten Majalengka.
Menurut para peserta aksi, kebijakan penindakan terhadap kendaraan ODOL selama ini cenderung menempatkan sopir sebagai pihak yang paling dirugikan, padahal mereka hanya menjalankan perintah dari pemilik barang atau perusahaan logistik. Mereka juga menyayangkan masih minimnya infrastruktur pendukung seperti jembatan timbang yang representatif dan sistem logistik nasional yang efisien, yang seharusnya menjadi bagian dari solusi atas persoalan ODOL.
Selain menyoroti beban sanksi seperti tilang, denda, dan pelarangan operasi, para sopir juga meminta agar pemerintah membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi darat, sebelum membuat keputusan atau penegakan hukum yang berdampak luas. Mereka juga menuntut agar tanggung jawab tidak dibebankan sepenuhnya kepada sopir, melainkan juga kepada pemilik barang dan perusahaan pengangkutan yang selama ini terkesan lepas tangan.
“Kalau cuma sopir yang disalahkan, ini tidak adil. Kami ini hanya pelaksana. Harusnya ada regulasi yang menempatkan tanggung jawab secara proporsional,” ujar seorang sopir lain yang turut hadir dalam aksi.
Dalam orasi yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut, para sopir juga menyampaikan bahwa mereka tidak menolak aturan yang bertujuan menjaga keselamatan dan infrastruktur jalan. Namun, mereka meminta agar peraturan itu disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini, terutama di tengah beban hidup yang semakin berat akibat kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.
Para pengunjuk rasa memberikan waktu kepada pemerintah untuk memberikan tanggapan atas tuntutan ini. Mereka memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah nyata atau respons dari pihak berwenang dalam waktu dekat, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan digelar dalam waktu dekat.
“Kami siap datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak jika suara kami terus diabaikan,” kata Otong menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan yang disuarakan para sopir truk tersebut.
* Ujang Kabiro MJL