Garut.Warta TNI Polri
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, TB Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Barat sepenuhnya mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Ia menekankan, seluruh mekanisme hingga penentuan waktu pelaksanaan Musda menjadi kewenangan penuh pengurus pusat.
Penegasan itu disampaikan Ace Hasan saat ditemui awak media usai menghadiri kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Politik Berbasis Data bertajuk “Road Map Menuju Kemenangan Partai Golkar Jawa Barat Tahun 2029 Angkatan IV” di Kabupaten Garut, Sabtu (13/12/2025).
Telah terjadi 270 Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada Serentak 2024 Berlangsung di Jabar
“Pelaksanaan Musda itu mengikuti arahan DPP. Soal waktu dan teknis, DPP yang menentukan dan akan hadir langsung. Itu bentuk komitmen DPP dalam menjaga proses organisasi,” ujar Ace Hasan.
Menurut Ia,"Bahwa keterlibatan langsung DPP dalam Musda di daerah merupakan bagian dari upaya menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai. Ia menyebut, hingga saat ini DPP Partai Golkar telah menyelenggarakan Musda di 21 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia."Ini menunjukkan bahwa Musda dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Jadi bukan hanya Jawa Barat, provinsi-provinsi besar lainnya juga sedang dan telah menjalani Musda,” kata Ace Hasan.
Terkait belum digelarnya Musda di Jawa Barat, Ace Hasan menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam proses demokrasi internal partai. Meski demikian, ia memastikan koordinasi antara DPD Golkar Jawa Barat dan DPP tetap berjalan solid.
“Kami di Jawa Barat pada prinsipnya sudah siap. Namun pelaksanaannya tetap kami kembalikan kepada DPP. Yang terpenting kekompakan dan solidaritas kader tetap terjaga,” tegasnya.
Ace Hasan juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan DPP Partai Golkar terus dilakukan secara intensif. Namun, ia menekankan bahwa keputusan strategis terkait waktu dan skema Musda sepenuhnya berada di tangan DPP.
“Komunikasi terus berjalan, bahkan hampir setiap hari. Tapi keputusan strategis tentu menjadi kewenangan DPP,” pungkas Ace Hasan.
Ace Hasan juga menegaskan bahwa Musda Golkar Jabar Ikuti Arahan dari DPP soal Waktu dan Teknis Ditentukan Pusat,tambahnya.(dng)