Wartatnipolri.net Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dielu-elukan sebagai solusi nasional. Namun di Pangandaran, pertanyaan mendasar justru mengemuka: siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Jika bahan pangan MBG tidak berasal dari desa, maka program ini bukan solusi, melainkan ironi. Desa hanya menjadi lokasi distribusi, sementara keuntungan mengalir ke luar wilayah.
BUMDes yang seharusnya menjadi tulang punggung justru terancam hanya menjadi stempel formalitas. Regulasi ada, tetapi keberanian menjalankan regulasi masih diragukan.
KNPI Pangandaran telah mengingatkan. DPRD telah menyatakan komitmen. Namun tanpa kebijakan teknis dari kepala daerah, semua itu berpotensi menjadi pernyataan kosong.
Ketika SPPG absen dalam forum resmi, itu bukan sekadar soal jadwal. Itu cermin bahwa koordinasi belum dianggap penting. Dan ketika koordinasi dianggap sepele, desa selalu menjadi pihak yang dikorbankan.
MBG bukan proyek logistik semata. Ia adalah proyek keberpihakan. Siapa yang memasok bahan pangan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang terus bertahan dalam keterpurukan.
Jika petani tidak merasakan manfaat, jika nelayan tidak mendapatkan pasar, jika BUMDes tidak memperoleh ruang, maka MBG hanyalah program negara yang gagal membaca realitas desa.
Transparansi pengelolaan MBG masih menjadi tanda tanya besar. Publik tidak tahu siapa pemasok utama, bagaimana mekanisme penunjukan, dan ke mana aliran anggaran bergerak.
Ketertutupan ini membuka ruang kecurigaan. Dan dalam kebijakan publik, kecurigaan lahir karena kejujuran tidak hadir.
Hari ini, Pangandaran tidak butuh pidato tentang keberpihakan. Pangandaran butuh keberanian mengambil sikap.
MBG harus memilih: berpihak pada desa, atau berpihak pada kepentingan bisnis.
Karena sejarah tidak akan mengingat siapa yang bicara, tetapi siapa yang berani berdiri di sisi rakyat.
Opini Publik
Sys-Pnd