Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritik terkait kehadirannya di lokasi longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Mantan Bupati Purwakarta itu menyampaikan apresiasi atas kritik tersebut dan menilainya sebagai bentuk kontrol publik.
Saya mengucapkan terima kasih pada anak muda yang mengkritik saya. Bahwa gubernur enggak usah ikut narik atau ngangkat korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Karena itu bukan tugas gubernur, itu tugas relawan atau BPBD, kata Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi ulang Minggu (1/2/2026).
Dedi menegaskan bahwa kehadiran pemimpin di lokasi bencana memiliki makna tersendiri karena dapat memberikan semangat tambahan bagi para relawan maupun korban di lapangan.
Saya sampaikan, kadang kehadiran pemimpin di tengah mereka itu membawa spirit bagi mereka. Mereka cukup bahagia ketika saya hadir di sampingnya," katanya.
Dedi Mulyadi Bantah Isu Bantuan Longsor Cisarua Belum Cair. 168 KK Sudah Terima!
Sentil Kesalahan Izin Tata Ruang
Selain soal aksi di lokasi longsor, Dedi juga menanggapi tuntutan warga agar pemerintah fokus pada penanganan banjir di Bekasi. Ia mengakui bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah kesalahan tata ruang, khususnya alih fungsi lahan persawahan dan rawa menjadi area pemukiman.
"Bahwa area persawahan, rawa itu dibuat danau. Itu memang kesalahan dan salah satunya juga salah kenapa diberi izin," ungkap Dedi.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis. Pertama, mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan seluruh pembangunan perumahan di area terlarang. Kedua, mendorong pemerintah kabupaten dan kota, termasuk provinsi, untuk segera melakukan perubahan tata ruang.
Hari Ke-8 Pencarian Longsor Cisarua: Tim SAR Temukan 10 Jenazah, Total Jadi 65 Korban Tewas
Percepatan Danau Cibeet dan Perkuatan Tanggul
Dedi mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk solusi jangka panjang pengendalian banjir di wilayah hilir.
Ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028, ucap Dedi.
Ia juga telah meminta instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk memperkuat infrastruktur guna menekan risiko tanggul jebol yang kerap menjadi pemicu banjir bandang.
Saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul. Sehingga tidak mudah untuk jebol. Langkah ini dilakukan sebagai solusi dari berbagai problem. Untuk itu mohon maaf apabila kepemimpinan saya belum bisa memuaskan semua pihak dan masih banyak kekurangan, tuturnya.
Jat