Warta TNI-Polri - Beredarnya dokumen telegram yang berisi instruksi status Siaga 1 kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat tanggapan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pemerintah menyebut peningkatan kesiapsiagaan militer merupakan langkah yang lazim dalam sistem pertahanan negara.
Dokumen telegram tersebut diketahui bernomor TR/283/2026 yang diteken oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Dalam isi telegram disebutkan bahwa perintah tersebut wajib dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi global, khususnya dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, peningkatan kesiapsiagaan militer merupakan mekanisme internal TNI untuk menjaga kesiapan operasional satuan
“Peningkatan kesiapsiagaan merupakan hal yang lazim dalam sistem pertahanan negara dan menjadi bagian dari mekanisme internal dalam menjaga kesiapan operasional satuan,” kata Brigjen Rico, Minggu (8/3/2026).
Menurut dia, TNI dituntut selalu siap menghadapi perubahan situasi strategis yang dapat berkembang dengan cepat, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Karena itu, langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan pasukan merupakan bagian dari prosedur profesional militer.
“TNI secara profesional memang selalu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap perkembangan situasi strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional,” ujarnya.
Brigjen Rico menegaskan, Kemhan pada prinsipnya mendukung setiap upaya peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit. Hal tersebut berkaitan langsung dengan tugas utama TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
“Kementerian Pertahanan mendukung setiap upaya peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata dia.
Kapuspen TNI: Kewajiban Lindungi Bangsa Indonesia dari Berbagai Ancaman
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah juga menyinggung bahwa salah satu amanat undang-undang adalah kewajiban TNI melindungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai ancaman.
“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ujar Aulia, Sabtu (7/3/2026).
Ia menambahkan, TNI harus bekerja secara profesional dan responsif dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” jelasnya.
Tujuh Instruksi dalam Telegram Panglima TNI
Dalam dokumen telegram tersebut terdapat tujuh instruksi utama yang harus dilaksanakan jajaran TNI.
Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista serta melakukan patroli di objek vital strategis dan pusat perekonomian.
Patroli tersebut mencakup bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor perusahaan listrik negara dan lain-lain.
Kedua,Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Ketiga,Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta memerintahkan atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), serta menyiapkan rencana evakuasi apabila diperlukan.
BAIS diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Keempat,Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusifitas DKI Jakarta.
Kelima,satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan adanya kelompok yang memanfaatkan situasi di Timur Tengah untuk membuat situasi dalam negeri tidak kondusif.
Keenam, Badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Ketujuh, setiap perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
( Yoyo )