Polemik kenaikan biaya administrasi tentang pembayaran air di Perumda PDAM "Tirta Intan" Garut mencuat ke permukaan. Komisi III DPRD Kabupaten Garut menerima audiensi dari Koalisi Garut Bersatu (KGB), yang mendesak transparansi serta evaluasi kebijakan tersebut. Selasa (31/3/2026).
Dalam pertemuan itu, KGB menyuarakan keluhan masyarakat terkait tambahan biaya administrasi sebesar Rp500.
Kenaikan ini dikaitkan dengan sistem pembayaran melalui pihak ketiga (vendor), termasuk dengan PT Aurora tersebut.
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pelanggan dan meminta adanya penjelasan terbuka dari pihak Perumda PDAM "Tirta Intan" Garut itu.
Komisi III DPRD Kabupaten Garut menerima audiensi dari Koalisi Garut Bersatu (KGB), yang mendesak transparansi serta evaluasi kebijakan tersebut. Selasa (31/3/2026).
Direktur Utama Perumda" Tirta Intan" Garut, H.Dadan Hidayatulloh, menjelaskan bahwa biaya administrasi merupakan bagian dari sistem pembayaran digital yang melibatkan sejumlah vendor, bukan hanya satu pihak melainkan dengan dua belah pihak, jelas Dirut.
“Perlu diluruskan, bukan hanya PT.Aurora. Vendor lain juga menerapkan mekanisme serupa, jadi tidak tepat jika ini dikaitkan dengan satu perusahaan saja,” ujarnya.
Ia mengungkapkan,dengan kenaikan biaya admin dari Rp2.500 menjadi Rp3.000 itu diduga terjadi akibat kesalahan dalam penempatan komponen biaya pada sistem pembayaran digital.
H.Dadan juga menepis berbagai isu yang berkembang, termasuk dugaan keterlibatan Dewan Pengawas (Dewas).
Menurutnya, informasi tersebut bersumber dari laporan para pelanggan PDAM yang disampaikan melalui KGB dan tidak terbukti.
Lebih jauh, Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan vendor merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya, bukan kebijakan baru di bawah kepemimpinan Dirut H.Dadan sekarang ini.
Terkait gangguan layanan yang sempat dikeluhkan para pelanggan, Ia menyebutkan hal itu dipicu faktor teknis, seperti gangguan pada meteran listrik akibat pemadaman.
Ke depan, Perumda PDAM " Tirta Intan" akan melakukan evaluasi internal bersama Dewas, termasuk membuka kemungkinan peninjauan ulang kerja sama dengan vendor.
“Hasil evaluasi akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Dadan.
Ia juga menyampaikan harapan agar biaya administrasi bisa ditekan, bahkan dihapus, meski hal tersebut membutuhkan kajian mendalam mengingat sistem pembayaran telah berbasis digital.
“Kami ingin ke depan tidak ada biaya admin, tapi mekanismenya harus jelas. Jangan sampai kembali ke sistem manual yang justru menjadi kemunduran,” tambahnya.
Menutup pernyataannya,Dirut H. Dadan menegaskan komitmen Perumda PDAM "Tirta Intan" Garut untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada masyarakat,pungkasnya.
Auden tersebut diterima Anggota Komisi III dari Gerindra, Ihat Solihat, Rimyati Nawawi juga dihadiri Ketua Dewas H.Nia Gania, Dirum PDAM " Tirta Intan " Mahmud Gunawan, Dedi Mulyadi, H. Ricky, Denny Iskandar dari Pincab BNI, Fadhil Hafidz dari BRI dan Rizman dari PT.Aurora serta para stap Perumda PDAM "Tirta Intan" Garut. ( dng )