Garut,Warta TNI Polri.
Pemerintah Kabupaten Garut tengah menghadapi persoalan serius di sektor kesehatan. Memasuki triwulan IV tahun 2026, nilai tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tercatat membengkak hingga lebih dari Rp230 miliar, yang mencakup hak jaminan kesehatan bagi 503.236 warga.
Keterbatasan APBD membuat Pemkab Garut harus memutar otak. Kepala Dinas Kesehatan Garut, dr. Hj. Leli Yuliani, menjelaskan bahwa pelunasan terpaksa dilakukan secara bertahap hingga 2027. Untuk tahun ini, Pemkab mengalokasikan Rp80 miliar dari APBD Murni dan mengusulkan tambahan Rp20 miliar di APBD Perubahan. Karena pembiayaan ini ditanggung bersama—60% oleh Pemkab dan 40% oleh Pemprov Jabar—pihak daerah berharap ada uluran bantuan dari Pemprov untuk meringankan beban bulanan yang mencapai Rp25–30 miliar.
Di tengah sorotan publik terkait perencanaan anggaran daerah, Kadinkes Garut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan RSUD dr. Slamet Garut dipastikan tetap berjalan normal tanpa hambatan bagi warga penerima bantuan.
Sumber Artikel Diskominfo Garut.
DNS