Ribuan warga miskin di Kabupaten Cianjur yang memiliki status Universal Health Coverage ( UHC ) Prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan Kabupaten Cianjur, merasa resah dan terancam hilang haknya sebagai pengguna BPJS kesehatan.
Hal tersebut terjadi akibat pencoretan 120 ribu data warga Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) BPJS Kesehatan yang anggarannya ditanggung pemerintah pusat.
Sedangkan selama ini, warga masyarakat yang taraf kehidupannya di bawah garis kemiskinan, jika berobat selalu menggunakan PBI BPJS Kesehatan.
Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan ( Kadinkes ) Kabupaten Cianjur, I Made Setiawan mengatakan,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan mengatakan, warga penerima UHC Prioritas kepesertaannya mencapai 98 persen.
Kadinkes mengaku, pihaknya tahun lalu mengeluarkan anggaran untuk memenuhi target UHC Prioritas mencapai Rp. 390 milyar. Diakhir tahun 2025 pihaknya menambah anggaran sekitar Rp. 7 milyar. Sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pencotetan sebanyak 120 ribu peserta PBI BPJS Kesehatan.
" Sekitar 120 ribu data warga pemilik PBI BPJS Kesehatan di Kabupaten Cianjur, ajan dicoret,". Katanya di Pendopo. Rabu 11/02/2026.
Tahun ini lanjutnya, awal Februari 2026, Pemkab Cianjur menerima kabar atau pemberitahuan mengenai adanya pencoretan kembali sebanyak 120 ribu peserta PBI BPJS Kesehatan.
" Benar, tahun ini ada penambahan data yang akan dicoret sebanyak 120 ribu data peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat. Total.yang dicoret mencapai 240 ribu data peserta PBI BPJS," akunya.
Bilamana pencoretan tersebut tetap diberlakukan katanya, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan akan hilang, karena jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan menurun di bawah standar minimal.
" Maka jumlah kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, tingkat keaktifannya hanya 78 persen. Minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas," ujarnya.
Menyikapi kasus pencoretan data peserta PBI BPJS Kesehatan, Kadinkes iCianjur mengaku, akan segera melakukan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghapusan data ratusan ribu penerima program tersebut.
Kata Made, Pemkab Cianjur berupaya agar data warga pemegang PBI BPJS Kesehatan tidak ditahan karna pertimbangan ekonomi, pihaknya akan mengalihkan keoada warga yang belum terdaftar, agat penurunannya tidak signifikan dan status PBI BPJS Kesehatan atau UHC Prioritasnya tetap ada di Cianjur.
Tetapi bilamana jumlah pencoretan tidak ada perubahan, pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran puluhan milyar, untuk mengejar target UHC Prioritas.
" Seumpama pencoretan data perserta PBI BPJS Kesehatan tetap dilaksanakan, maka anggaran Pemkab Cianjur akan mengalami pembengkakan, dan membutuhkan suntikan dana mencapai puluhan milyar," pungkasnya.
Eyang